KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 41 PK/PID/2009)

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Peninjauan kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Seperti yang dijelaskan pada KUHAP pada Pasal 263 ayat (1) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Tetapi dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan untuk mencari keadilan yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana maupun perdata. Yang menjadi dasar pengajuan PK oleh JPU adalah Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diperbaruhi menjadi UU No.35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman �Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan�. Pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana adalah JPU dan Terpidana. Dalam Kekuasaan Kehakiman pun mengatur bahawa JPU dapat menajukan PK Pasal 24 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakn �Dalam hal ini menurut penafsiran JPU pihak-pihak yang dimaksud adalah terpidana dan JPU karena selalu terdapat dua pihak yang saling berperkara�. Dasar hukum inilah yang membuat Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam upaya penegakan hukum mengabulkan upaya peninjuan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Peninjauan kembali yang diakukan oleh jaksa penuntut umum merupakan sesuatu kekeliruaan karena Lembaga PK didirikan untuk berpijak pada keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh negara. PK dibentuk tidak ditunjuk untuk membongkar putusan pembebasan, tidak ditunjuk untuk mempidana terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.  UEU-Undergraduate-9085-cover.pdf - 99 KB
2.  UEU-Undergraduate-9085-abstrak.pdf - 147 KB
3.  UEU-Undergraduate-9085-daftar isi.pdf - 11 KB
4.  UEU-Undergraduate-9085-kata pengantar.pdf - 155 KB
5.  UEU-Undergraduate-9085-pernyataan.pdf - 211 KB
6.  UEU-Undergraduate-9085-persetujuan.pdf - 192 KB
7.  UEU-Undergraduate-9085-pengesahan.pdf - 213 KB
8.  UEU-Undergraduate-9085-bab 1.pdf - 211 KB
9.  UEU-Undergraduate-9085-daftar pustaka.pdf - 21 KB
10.  UEU-Undergraduate-9085-lampiran.pdf - 191 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN